Perbedaan UMR, UMP, dan UMK yang Perlu Diketahui

Financial Bestie
28 Feb 2025 - 2 min read

Mengetahui perbedaan antara UMR, UMP, dan UMK merupakan langkah penting bagi para pekerja, pencari kerja, hingga profesional HR di Indonesia. Dengan memahami istilah ini, Anda dapat memastikan hak tenaga kerja terpenuhi, menyusun strategi keuangan terbaik, maupun mendapatkan penawaran gaji yang sesuai.

Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang ketiga istilah ini termasuk dasar hukumnya, faktor penentu, perbedaannya. Simak selengkapnya berikut ini .

Apa Itu UMR, UMP, dan UMK?

Mari kita mulai dengan mempelajari arti dari masing-masing istilah:

1. Upah Minimum Regional (UMR)

UMR adalah istilah lama yang sebelumnya digunakan sebagai standar pengupahan minimum berdasarkan wilayah. Dahulu, banyak orang mengacu pada UMR sebagai patokan gaji minimum sebuah daerah. Namun, setelah perubahan aturan ketenagakerjaan, istilah ini digantikan oleh UMP dan UMK.

Dasar Hukum: UMR diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja pada masa sebelum reformasi di tahun 2003.
Lingkup: Berlaku hingga istilah ini resmi tidak digunakan lagi seiring diberlakukannya UMP dan UMK.

2. Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP adalah standar upah minimum yang berlaku untuk seluruh provinsi. Penetapan UMP dilakukan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.

Dasar Hukum: Diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta beberapa peraturan turunannya.
Lingkup: Berlaku di semua kabupaten atau kota dalam satu provinsi.

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

UMK merupakan standar upah minimum spesifik yang berlaku untuk tingkat kabupaten atau kota tertentu. Penentuannya mencakup faktor ekonomi daerah serta kebutuhan spesifik wilayah tersebut.

Dasar Hukum: Sama seperti UMP, UMK diatur dalam UU yang sama, tetapi pelaksanaannya lebih fokus pada daerah tertentu.
Lingkup: Berlaku hanya untuk wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK

Memahami perbedaan antara ketiganya sangat membantu pekerja dan pengusaha untuk menghindari kesalahpahaman terkait pengupahan. Di bawah ini adalah perbandingan utama:

1. Skala Wilayah

UMP berlaku untuk seluruh provinsi, sementara UMK hanya berlaku untuk kabupaten atau kota tertentu.
Contoh, seorang pekerja di Kota Surabaya akan mengikuti UMK Surabaya, meskipun UMP Jawa Timur juga ditetapkan.
UMR sering disalahartikan sebagai UMP atau UMK. Meski begitu, istilah UMR sudah tidak relevan sejak aturan baru diterapkan.

2. Penetapan Berjenjang

UMP ditentukan langsung oleh Gubernur di tingkat provinsi.
Sementara itu, UMK membutuhkan rekomendasi dari Bupati atau Wali Kota sebelum disahkan Gubernur.

3. Cakupan Ekonomi

UMK sering kali lebih tinggi dibandingkan UMP. Penyebabnya, UMK menyesuaikan dengan kebutuhan hidup yang lebih spesifik pada daerah tertentu, seperti kota besar dengan biaya hidup tinggi.

4. Keterlibatan Pemerintah Daerah

Penetapan UMK melibatkan elemen lokal lebih banyak, seperti survei kebutuhan hidup di daerah tertentu, sehingga lebih detail dibandingkan UMP.

Bagaimana UMP dan UMK Ditetapkan?

Penetapan upah minimum tidak dilakukan sembarangan. Ada proses yang dirancang sedemikian rupa untuk memastikan keseimbangan antara daya beli pekerja dan kemampuan perusahaan.

Faktor Penentu:

1.
Inflasi
Penyesuaian gaji perlu selaras dengan tingkat inflasi agar daya beli pekerja tetap terjaga.
2.
Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Survei dilakukan untuk menghitung biaya hidup layak, seperti harga makanan, perumahan, dan pendidikan.
3.
Produktivitas Regional
Kemampuan provinsi atau kabupaten/kota dalam menghasilkan nilai ekonomi menjadi pertimbangan.
4.
Pertumbuhan Ekonomi
Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi memengaruhi pendapatan di tiap wilayah.

Proses Penentuan:

Pengumpulan Data
Data survei kebutuhan hidup di lapangan dikumpulkan untuk menyusun rekomendasi upah minimum.
Kajian dan Rekomendasi
Dewan Pengupahan mengkaji data ini dan memberikan rekomendasi secara resmi kepada pemerintah daerah.
Keputusan Akhir
Gubernur menyelesaikan penetapan akhir UMP/UMK berdasarkan hasil kajian. Dalam penetapannya, partisipasi dari serikat pekerja dan asosiasi pengusaha membuat hasilnya tetap merata dan adil.

Dampak UMP dan UMK bagi Pekerja dan Pencari Kerja

Penyesuaian upah minimum memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya bagi pekerja tetapi juga pencari kerja.

1. Dampak bagi Pekerja:

Kesejahteraan Finansial
Dengan adanya standar penghasilan minimum, pekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa khawatir terjadi eksploitasi.
Merancang Keuangan
Mengetahui UMP/UMK di wilayah kerja Anda dapat membantu merencanakan anggaran bulanan, mulai dari tabungan, transportasi, hingga hiburan.

2. Dampak bagi Pencari Kerja:

Panduan Negosiasi Gaji
Informasi soal UMP/UMK dapat menjadi acuan apakah tawaran gaji dari perusahaan sudah memenuhi standar yang ditetapkan.
Tips Pro:
Jelaskan kebutuhan Anda saat negosiasi gaji dengan tetap berpegang pada nilai yang realistis berdasarkan standar lokal.

Memahami perbedaan antara UMR, UMP, dan UMK memberikan keuntungan besar. Dengan informasi ini, Anda dapat lebih aktif memperjuangkan hak-hak pekerja sekaligus membuat keputusan karier maupun finansial yang lebih baik. Sementara itu, dengan solusi praktis seperti TPayLater, Anda memiliki mitra andal untuk mendukung kebutuhan finansial kapan saja.

Dalam Artikel Ini

• Apa Itu UMR, UMP, dan UMK?
• 1. Upah Minimum Regional (UMR)
• 2. Upah Minimum Provinsi (UMP)
• 3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
• Perbedaan UMR, UMP, dan UMK
• 1. Skala Wilayah
• 2. Penetapan Berjenjang
• 3. Cakupan Ekonomi
• 4. Keterlibatan Pemerintah Daerah
• Bagaimana UMP dan UMK Ditetapkan?
• Faktor Penentu:
• Proses Penentuan:
• Dampak UMP dan UMK bagi Pekerja dan Pencari Kerja
• 1. Dampak bagi Pekerja:
• 2. Dampak bagi Pencari Kerja:
Hotel
Tiket Pesawat
Things to Do
Selalu Tahu Kabar Terbaru
Dapatkan berbagai rekomendasi travel & gaya hidup serta info promo terkini dengan berlangganan newsletter kami.
Langganan